Tag: kependudukan
-
Ketika Negara Meminta Memilih (3)
Paschasius HOSTI Prasetyadji 9. Bagaimana rintisan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC ? Jawab: Pada tahun 1950, Pemerintah RI membuka hubungan diplomatik dengan RRT. Lima tahun setelah dibuka hubungan diplomatik tersebut, RI dan RRT mulai membicarakan masalah dwi kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Karena RRT menganut asas ius sanguinis, sedangkan RI menganut asas ius soli. Maka ada orang-orang yang diakui secara hubungan…
-
KMB dan Dinamika Kewarganegaraan Pasca Kemerdekaan (2)
Paschasius HOSTI Prasetyadji 5. Perjanjian Internasional yang Mempengaruhi Kewarganegaraan Indonesia Pertanyaan:Soal kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam perkembangannya mengalami dua produk perjanjian yang berpengaruh. Apa saja? Jawaban: Terdapat dua perjanjian utama yang secara langsung mempengaruhi perkembangan kewarganegaraan Republik Indonesia: Kedua perjanjian ini menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan Indonesia tidak hanya ditentukan…
-
Sejarah Awal Kewarganegaraan Indonesia: UU No. 3 Tahun 1946 (1)
Paschasius HOSTI Prasetyadji 1. Unsur Pembentukan Suatu Negara Pertanyaan:Unsur apa saja dalam pembentukan suatu negara? Jawaban:Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak untuk melengkapi unsur pemerintahan dan wilayah, sehingga suatu entitas baru dapat disebut sebagai negara. Pandangan ini merupakan pendapat klasik mengenai adanya atau terbentuknya suatu negara. Tanpa rakyat, negara tidak memiliki subjek…
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 5
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Jawab: Dasar Hukum: Jawab: Jawab: Jawab: Contoh kasus di Kab Rembang Jawab: Dasar Hukumnya adalah: Jawab: Jawab:
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 4
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji pemegang KTP dan KK Kota Tangerang? Jawab: NIK) dilegalisir Jawab: 2×3 sebanyak 2 lembar latar biru (untuk tahun kelahiran genap) atau latar merah (untuk tahun kelahiran ganjil). Jawab: Selain sebagai identitas diri selain akte kelahiran dan kartu keluarga yang formatnya besar, KIA bermanfaat untuk mengakses fasilitas pelayanan public seperti rumah…
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 3
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Secara material dan faktual, anggota BPUPKI dan PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, seperti: Baswedan, Yap Tjwan Bing, Lim Khoen Hian, Dahler, Supomo, dan lain-lain, yang secara yuridis formal dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1946. Dengan demikian, orang-orang yang telah berada di Indonesia…
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 2
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Pebruari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). KNIP…
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Bagian 1 Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak untuk melengkapi unsur pemerintahan dan wilayah, dan baru akan disebut sebagai negara. Ini pendapat klasik adanya atau terbentuknya negara. Jawab: Keunikan pertama : bahwa Undang-Undang berlaku surut masih bisa difahami (sekalipun masih ada silang pendapat pro…
-
Panduan Praktis: Tanya Jawab Kewarganegaraan dan Kependudukan (2)
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab:KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Pebruari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat. Dan berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota…
-
Panduan Layanan Kependudukan (Seri Tanya Jawab 5)
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Administrasi kependudukan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga kepastian hukum dan pengakuan negara. Di bagian kelima dari seri Tanya Jawab ini, kita akan membahas tiga layanan penting: pencatatan perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta pencatatan perubahan nama. Semua proses ini memiliki dasar hukum, syarat, dan prosedur yang wajib diketahui agar…