Tag: masalahtionghoa
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 5
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Jawab: Dasar Hukum: Jawab: Jawab: Jawab: Contoh kasus di Kab Rembang Jawab: Dasar Hukumnya adalah: Jawab: Jawab:
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 4
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji pemegang KTP dan KK Kota Tangerang? Jawab: NIK) dilegalisir Jawab: 2×3 sebanyak 2 lembar latar biru (untuk tahun kelahiran genap) atau latar merah (untuk tahun kelahiran ganjil). Jawab: Selain sebagai identitas diri selain akte kelahiran dan kartu keluarga yang formatnya besar, KIA bermanfaat untuk mengakses fasilitas pelayanan public seperti rumah…
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 3
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Secara material dan faktual, anggota BPUPKI dan PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, seperti: Baswedan, Yap Tjwan Bing, Lim Khoen Hian, Dahler, Supomo, dan lain-lain, yang secara yuridis formal dibenarkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1946. Dengan demikian, orang-orang yang telah berada di Indonesia…
-
TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Bagian 1 Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak untuk melengkapi unsur pemerintahan dan wilayah, dan baru akan disebut sebagai negara. Ini pendapat klasik adanya atau terbentuknya negara. Jawab: Keunikan pertama : bahwa Undang-Undang berlaku surut masih bisa difahami (sekalipun masih ada silang pendapat pro…
-
Panduan Praktis: Tanya Jawab Kewarganegaraan dan Kependudukan (2)
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab:KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Pebruari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat. Dan berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota…
-
Dampak Perpres Nomor 10 Tahun 1959 Bagi Etnis Tionghoa
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Mengapa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 dianggap sebagai “malapetaka” ? Untuk meluruskan kembali masalah kewarganegaraan sesuai dengan semangat para the Founding Fathers ketika memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka perlu diadakan kritik terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 (Perpres Nomor 10 tahun 1959). Yang diterbitkan pada hari Senin…